DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menerima dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai arahan prioritas nasional di sekitar Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai DPR dan pemerintah telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengesahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), Selasa (24/5/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya percepatan program Pembangunan Basis Data Tunggal koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (26/4/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang terdapat beberapa kontroversi. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi pada kanal YouTube dkhairatTV, Sabtu (8/1/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhu mengatakan pemerintah obral fasilitas untuk pemodal tapi pajak rakyat dinaikkan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah bakal mengebut revisi UU Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi berstatus inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki paling lambat 2 tahun sejak keputusan.

Bahlil menyebut dalam rapat internal pemerintah yang dilakukan usai putusan MK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan untuk mempercepat revisi guna memberi kepastian kepada investor.

Revisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Awal 2022

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU tersebut.

"Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang (uu) dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring, Kamis (25/11).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Aceh, M Nur, mengatakan keselamatan dan hak pekerja harus diperhatikan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka bubarkan saja Dinas Tenaga Kerja/Kementerian Tenaga Kerja.